Denpasar – Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra, mengapresiasi KPUD Provinsi Bali karena telah mempersiapkan tahapan Pilkada 2024 dengan baik. Meskipun persaingan pasangan calon kepala daerah sudah mulai terlihat, ia tetap berharap tahapan Pilkada mendatang bisa berjalan dengan baik, bahkan hingga “zero” permasalahan.

Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi dari KPUD Bali yang dipimpin oleh Ketua KPUD Bali, I Dewa Gede Agung Lidartawan, bertempat di Ruang Tamu Gubernur Bali, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Senin (14/10).

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Mahendra Jaya juga mengungkapkan bahwa Pemprov Bali mempunyai kewajiban untuk mengawal serta memfasilitasi Pilkada agar bisa berjalan dengan sukses. “Ini sudah menjadi tanggung jawab kami juga, selain menjaga kondusifitas Bali, kami juga memastikan Pilkada bulan depan di Bali bisa berjalan lancar dan sukses,” ungkapnya seraya menekankan bahwa Pilkada yang sukses merupakan prioritas untuk saat ini.

Demi kelancaran tersebut, ia juga menyatakan bahwa Pemprov Bali akan terus memberikan yang terbaik untuk memfasilitasi KPUD. “Sampai nanti sudah ada kepala daerah terpilih di Bali hingga dilantik, tugas Pemprov adalah mendukung upaya-upaya KPUD,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga menyinggung netralitas ASN selama perhelatan Pilkada. Menurutnya, komitmen untuk menjaga netralitas ASN terus dilakukan. Bahkan, pihaknya telah membentuk Satgas Netralitas ASN yang terus berkeliling memantau dan mensosialisasikan tentang netralitas ASN selama Pilkada. “Untuk ini, saya menjamin bahwa ASN di lingkungan Pemprov Bali tidak ada yang terlibat aktif dalam kampanye pasangan calon tertentu,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Bali, I Dewa Gede Agung Lidartawan, melaporkan bahwa KPUD Bali telah menjalani semua persiapan Pilkada, termasuk penyediaan fasilitas alat peraga kampanye bagi semua pasangan calon. “Contohnya, kami sudah memfasilitasi 1 spanduk di masing-masing desa bagi para paslon, dan lima baliho di masing-masing kabupaten/kota. Paslon bisa menambahkan baliho tersebut maksimal 200%, artinya hanya 15 baliho, tidak lebih,” ujarnya.

Mengenai penertiban alat peraga kampanye, pihaknya sudah bekerja sama dengan Satpol PP, sehingga tidak ada lagi Satpol PP yang bertindak sendiri dalam menertibkan alat peraga. “Semua komando berasal dari KPUD. Jika ada indikasi pelanggaran yang dilaporkan Bawaslu ke kami, maka KPUD akan menindak bersama dengan Satpol PP,” tambahnya.

Saat ini, pihaknya sedang memenuhi kebutuhan logistik Pilkada serta merancang format debat pasangan calon kepala daerah. Ia menyampaikan bahwa logistik sudah mulai berdatangan, mulai dari bilik suara hingga kertas pemungutan suara, namun belum sepenuhnya tiba. Sementara untuk format debat, diharapkan bisa dilakukan sebanyak tiga kali, tetapi jika tidak memungkinkan, maka debat akan dilakukan dua kali. “Untuk pelaksanaan pemungutan suara, kami harap Bapak Pj. Gubernur bisa ikut turun ke TPS-TPS bersama kami saat Pilkada berlangsung,” tutupnya.