Sekda Dewa Indra Dorong Perubahan Mindset dalam Pengelolaan Aset

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mendorong perubahan mindset dalam pengelolaan aset daerah. Ia mengingatkan, indikator keberhasilan dalam pengelolaan aset bukan diukur dari seberapa banyak aset yang diurus. Menurutnya, daftar panjang aset menjadi tidak efektif bila sebagian besar sudah tak berfungsi dan sebenarnya sudah layak dihapus. Penegasan itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Manajemen Aset Pemerintah Daerah di Ruang Mahottama Gedung Sewaka Dharma Denpasar, Kamis (25/2/2021).

Lebih jauh Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwa salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam penanganan aset adalah pemuktahiran data yang dilaksanakan secara kontinu. Bicara soal penertiban daftar aset, menurutnya pemerintah kabupaten/kota bisa belajar dari apa yang diterapkan Pemprov Bali. Saat ini, ujar dia, Pemprov Bali tengah fokus pada upaya penertiban daftar aset. Idealnya, menurut birokrat kelahiran Singaraja ini, daftar harus memuat aset yang benar-benar masih ada dan berfungsi dengan baik. “Untuk itu, pejabat pengelola barang di tiap OPD harus mengecek satu per satu kondisi barang yang masuk dalam daftar. Kalau sudah rusak dan tidak berfungsi, ya harus dihapus sesuai aturan yang berlaku,” ucapnya. Selain fokus menertibkan aset bergerak seperti kendaraan dinas dan lainnya, Pemprov Bali juga menaruh perhatian pada aset berupa tanah. Untuk lahan-lahan yang dimanfaatkan untuk kepentingan kabupaten/kota, Pemprov Bali akan mengalihkan status pemanfaatan dari pinjam pakai ke status hibah karena dinilai lebih efisien mengingat tak membutuhkan perpanjangan secara berkala. 

Masih dalam arahannya, Sekda Dewa Indra menyebut tertib dalam pengelolaan aset merupakan salah satu indikator Monitoring Centre for Prevention (MCP) Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menjelaskan, MCP Korsupgah KPK merupakan salah satu laman yang dapat memberikan informasi capaian kinerja program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia yang meliputi 8 area intervensi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dan 7 area intervensi untuk Pemerintah Provinsi. Sejauh ini, Dewa Indra menilai capaian MCP Pemprov Bali dan Kabupaten/Kota telah cukup baik. Ia berharap, ke depannya jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota punya semangat yang sama untuk terus meningkatkan capaian MCP masing-masing. 

Ia optimis, pelantikan bupati/walikota hasil pilkada serentak yang rencananya diselenggarakan Jumat (26/2) memberi semangat baru dalam upaya pemberantasan korupsi. “Saya optimis, pimpinan definitif yang baru dilantik punya semangat dan energi yang lebih besar dalam menggerakkan roda pemerintahan. Saya yakin gerakannya akan lebih cepat, demikian halnya dalam upaya pemberantasan korupsi di wilayah kerja masing-masing,” ungkapnya sembari meminta pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dana memadai untuk segera merampungkan penyertifikatan aset berupa tanah.

Pada bagian lain, ia juga mengajak jajaran birokrasi tak alergi terhadap kehadiran KPK. “Justru harus berterima kasih kepada KPK karena memacu kita untuk melakukan pembenahan pada area yang telah ditetapkan dalam MCP,” imbuhnya.

Sementara itu, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali yang diwakili Kepala Bidang Pengadaan I Made Herman Susanto mengapresiasi semangat yang ditunjukkan pemerintah daerah dalam menyertifikatkan aset berupa tanah. Dia menyebut, hal itu sejalan dengan gerakan penyertifikatan tanah yang belakangan gencar dilaksanakan pemerintah. Pada tahun 2020 lalu, BPN Bali menargetkan penyertifikatan 3.619 bidang tanah dan berhasil terealisasi sebanyak 3.255 bidang. Ke depan, BPN Bali akan terus mengintensifkan program penyertifitakan untuk mengejar target ‘Bali lengkap’ di tahun 2022.