Rakortekbang yang dilaksanakan beberapa waktu lalu menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya adanya penyesuaian target laju pertumbuhan ekonomi makro Bali di tahun 2025 menjadi sebesar 5,5-5,6 persen. Penyesuaian ini segera ditindaklanjuti Bappeda Provinsi Bali dengan melaksanakan Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah dalam rangka penyelarasan target makro ekonomi, tema, prioritas dan arah kebijakan pembangunan tahun 2025. Kegiatan dilaksanakan di Swiss-Belhotel Tuban, Kuta, Badung, 13-15 Maret 2024 diikuti Bappeda kabupaten/kota se-Bali, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, BPS Provinsi Bali, Kementerian PPN/Bappenas RI yang terdiri dari Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Direktorat Ketenagakerjaan, Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, dan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat. 

Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra dalam sambutan pembukaannya menyampaikan, melalui kegiatan ini diharapkan dokumen perencanaan di daerah dengan pusat khususnya terkait target makro ekonomi, tema, prioritas dan arah kebijakan pembangunan 2025 dapat diselaraskan. “Kita pastikan, kita arahkan perencanaan tahun 2025 yang mulai kita susun, mulai dari tema, arah kebijakan sampai program prioritas termasuk target-targetnya itu bisa selaras,” ucapnya. 

Dokumen perencanaan disusun mulai dari teknokratik, yang disertai diskusi-diskusi empirik sebagai pengayaan atau penajaman, yang menjadi kajian untuk menyusun perencanaan yang aplikatif. Bukan hanya dokumennya yang bagus namun dapat dilaksanakan, sejalan dengan arah kebijakan dan program prioritas serta target-target indikator yang ditetapkan. 

Terkait tahapan perencanaan, saat ini tugas berat Bappeda menyusun tiga dokumen perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dan tahapan ini nanti akan dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). “Mengingatkan saja, nanti Agustus perda RPJPD-nya harus sudah ditetapkan. Juga dokumen KLHS RPJPD bulan Maret ini sudah ada validasi, serta mulai menyusun KLHS RPJMD-nya,” kata Ika Putra mengingatkan batas waktu tahapan perencanaan. 

KLHS singkatan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis, adalah analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif, yang digunakan sebagai dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan. KLHS dipersyaratkan sebagai kelengkapan dokumen perencanaan. ”Ini tugas bersama yang harus kita kawal, dan tentu momen rapat hari ini mengantarkan kita menuju kesitu,” pesannya.

Di bagian sebelumnya, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Bali, I Made Satya Cadriantara dalam laporannya menyampaikan tujuan kegiatan adalah penyampaian RKP Tahun 2025 yang meliputi tema, prioritas dan arah kebijakan serta target makro ekonomi nasional, target makro ekonomi provinsi dan kabupaten/kota se-Bali, sebagai pedoman penyelarasan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Bali. Selanjutnya dilakukan pembahasan guna penyelarasan target makro ekonomi, tema, prioritas, dan arah kebijakan Pembangunan Tahun 2025 antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-Bali.

Tenaga Kerja Bergeser ke Sektor Jasa

Narasumber Kementerian PPN/Bappenas RI, Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Eka Chandra Buana melalui paparan “Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro Dalam Rencana Kerja Pemerintah” menyampaikan kebijakan pemerintah pusat dalam RKP Tahun 2025 sebagai pedoman penyelarasan tema, prioritas dan arah kebijakan serta target laju pertumbuhan ekonomi pusat, dan exercise proyeksi laju pertumbuhan ekonomi provinsi Bali dan kabupaten/kota se-Bali Tahun 2025. 

Dalam diskusi Rakortekbang telah membahas terdapat indikator-indikator baru dan menyinkronkan target daerah dengan di pusat. Sehingga dalam rapat ini diperdalam how to-nya termasuk strateginya. “Optimis tapi realistis. Jangan sampai memasang target terlalu rendah karena masyarakat akan melihat upaya-upaya yang akan dilakukan,” kata Eka Chandra. 

Ketidakpastian ekonomi global saat ini semakin kompleks. Namun lembaga-lembaga global memprediksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 akan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Perekonomi Indonesia di tahun 2023 tetap solid diatas 5 persen, yaitu tumbuh 5,05 persen yoy. Ini berarti sudah kembali seperti sebelum masa krisis. Disampaikan pula berdasarkan data, kawasan Indonesia Timur mengalami pertumbuhan lebih cepat dibanding kawasan Indonesia Barat. Ini tantangan bagaimana pemerataan itu dibagi antara Timur dan Barat Indonesia sehingga masyarakat merasakan pembangunan yang sama.

Terkait pergeseran struktur ekonomi yang terjadi di tahun 2022-2023, dijelaskannya secara kewilayahan, beberapa provinsi mengalami pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan, ke sektor jasa. Kontribusi sektor industri pengolahan justru mengalami penurunan pada sebagian besar provinsi di tahun 2023. Kontribusi sektor industri di Provinsi Bali mengalami penurunan dari 6,6 persen di tahun 2022 menjadi 6,2 persen di tahun 2023. Sektor yang kontribusinya meningkat di Provinsi Bali adalah sektor jasa, sementara sektor pertanian juga mengalami penurunan dari 14,7 persen menjadi 13,7 persen. “Ini ada kecenderungan tenaga kerja kembali ke sektor pariwisata. Ini menjadi PR kita bersama bagaimana kedua sektor ini bisa saling melengkapi,” katanya.

Untuk 2024, menghadapi resiko cukup tinggi. Modal pertumbuhan ekonomi yang dimiliki Indonesia yaitu ekonominya relatif resilien dibandingkan dengan negara lain terhadap risiko global. Sementara Inflasi Indonesia terjaga dalam target Bank Indonesia 1,5-3,5 persen. Potensi peningkatan konsumsi di tahun 2024 seiring dengan pelaksanaan Pemilu, baik Pilpres dan Pileg. Optimis tercapainya target pembangunan jangka menengah pada tahun 2024. Dan kembali meningkatnya kepercayaan investor seiring terpilihnya pemimpin baru serta potensi berlanjutnya hilirisasi komoditas unggulan. Dengan petimbangan tersebut outlook pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diperkirakan sebesar 5,2 persen akan tercapai.