Denpasar (Metrobali.com)

  Menyikapi melonjaknya harga gas elpiji 3 kg di tingkat pengecer hingga mencapai harga Rp 30.000 / tabung yang terjadi di salah satu kabupaten di Bali jauh dari harga eceran tertinggi (HET) tingkat pangkalan yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp 14.500 disikapi serius oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali yang langsung menggelar rapat dipimpin oleh Wagub Ketut Sudikerta di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Selasa (24/5). Dalam kesempatan itu Wagub Sudikerta juga menyoroti kasus pengoplosan gas elpiji yang juga banyak terjadi dan memperburuk kualitas dari gas LPG 3 kg. Ia meminta agar TPID se Bali melakukan sinergi dengan semua pemangku kepentingan yang ada di Bali sehingga nantinya permasalahan elpiji tidak menyebabkan meningkatnya inflasi agar persoalan ini tidak berimbas pada pertumbuhan ekonomi Bali secara global. “Pelaku pasar boleh mencari untung dari penjualan gas, tapi jangan sampai mematikan ekonomi masyarakat,” imbuhnya. Hal senada juga disampaikan oleh Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali Ketut Wija menyampaikan harga gas elpiji 3kg yang dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan Rp 14.500 / tabung merupakan harga yang telah disubsidi oleh pemerintah sehingga besaran harga yang sampai ke masyarakat harus benar benar dipantau. “Subsidi ini menggunakan uang rakyat, jadi jangan sampai harga elpiji yang sudah mendapat subsidi harganya melambung tinggi, “imbuhnya. Ketut Wija juga menyampaikan perlu dibuatkannya mekanisme yang jelas serta aturan aturan yang tegas mengenai alur ataupun pendistribusian dari gas elpiji tersebut baik dari tingkat agen, pangkalan sampai akhirnya di tingkat pengecer. Ia juga meminta agar Pertamina selalu pemegang pasar tunggal dari gas elpiji 3kg dapat mengidentifikasikan pengawasan sampai ke tingkat pangkalan dan memastikan bahwa pangkalan melepas harga ke tingkat pedagang eceran sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan. Disamping itu, TPID tingkat kabupaten/kota juga diminta untuk meningkatkan kinerjanya dengan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk turut serta memantau harga elpiji tersebut di pasaran. “ Mari kita bersinergi, pantau terus harga LPG jangan sampai subsidi yang sudah dikucurkan pemerintah tidak dirasakan masyarakat,’ imbuhnya. Sementara itu Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bali, Dewi Setiowati mengharapkan adanya perbaikan mekanisme mata rantai penyaluran distribusi dari agen ke pangkalan lalu ke pengecer serta menjadikan toko took modern sebagai pangkalan penyaluran  LPG 3kg sehingga kisaran harga akan dapat terpantau. Disamping itu Dewi Setiowati juga menyampaikan agar harga eceran tertinggi LPG 3kg disosialisasikan di media masa sehingga masyarakat akan tahu berapa harga kisaran yang semestinya dibayar oleh masyarakat untuk satu tabung gas berukuran 3kg tersebut. Senada dengan Dewi Setiowati, Kapolda Bali Sugeng Priyanto menyampaikan dalam upaya menjaga kestabilan harga elpiji perlu penyederhanaan mekanisme mata rantai penjualan agar jangan mata rantai penjualan untuk sampai ke tingkat konsumen terlalu panjang dan pemanfaatan media social untuk sosialisasi harga perlu diintesifkan sehingga para konsumen tidak menjadi korban lonjakan harga terhadap barang yang harga ecerannya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Disisi lain pihak Pertamina yang diwakilkan oleh I Ketut Permadi Aryakumara selaku Marketing Branch Manager Pertamina Bali – NTB menyampaikan sesungguhnya dari segi pasokan LPG 3 kg yang sebanyak 54 juta tabung lebih sudah sangat mencukupi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk menjaga stabilitas harga, pihaknya menyarankan agar dibuatkan regulasi yang jelas tentang banyaknya tabung yang boleh didistribusikan oleh masing masing pangkalan sehingga pangkalan akan menyebar sehingga hargapun akan semakin terkendali. Disamping itu Pertamina juga sudah menggunakan SPBU sebagai tempat pangkalan penjualan gas LPG 3kg tersebut sehingga diharapkan bisa membantu menjaga kestabilan harga. Permadi juga meminta adanya sinergi yang terbangun dari semua pemangku kepentingan untuk turut serta memantau harga elpiji tersebut mengingat pertamina hanya memiliki hak pengawasan hanya sampai tingkat pangkalan sehingga harga ditingkat pengecer akan lepas dari pengawasan pertamina.”Perlu sinergitas pengawasan semua stakeholder agar harga di level pengecer bisa ditekan,”imbuhnya.

Sumber : Metrobali