Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali menggelar diskusi dan validasi proses bisnis BKK KERTI (Sistem Keuangan Elektronik Realisasi Terintegrasi) pada Selasa (31/3/2026) di Ruang Rapat Diskominfos Provinsi Bali dengan tim teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan dokumen proses bisnis yang diajukan telah sesuai dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sekaligus mendorong terwujudnya sistem keuangan daerah yang terintegrasi, efektif, dan transparan. Implementasi BKK KERTI diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan publik, percepatan proses administrasi keuangan, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah.

Dalam pelaksanaannya, diskusi difokuskan pada penyelarasan alur sistem, integrasi layanan antar perangkat daerah, serta kesiapan teknis implementasi. Berdasarkan hasil pembahasan, sistem BKK KERTI direncanakan mulai diimplementasikan secara bertahap setelah proses penyempurnaan dokumen dan uji kelayakan selesai dilaksanakan pada tahun 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Tata Kelola Bidang TI Diskominfos Bali Ni Kadek Sumiari menegaskan bahwa pengembangan sistem ini menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi digital pemerintahan daerah. “BKK KERTI diharapkan menjadi fondasi integrasi sistem keuangan daerah yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik kepada masyarakat,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, dihasilkan sejumlah masukan strategis sebagai dasar penyempurnaan proses bisnis, sekaligus memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di Provinsi Bali.