Dalam pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, membutuhkan sinergi perencanaan pusat dan daerah dan berbagai stakeholder. Baik dari segi aspek program dan kegiatan untuk melaksanakan pencapaian outcome maupun dari aspek pendanaan, selain itu pentingnya dilakukan evaluasi pencapaian pembangunan berkelanjutan terlebih Provinsi Bali sebagai tempat pelaksanaan Presidensi G20. Hal ini dikatakan Kepala Bappeda Provinsi Bali yang diwakili Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Ida Bagus Gde Wesnawa Punia saat membuka Rapat Pemantauan Program Prioritas Nasional yang Berkelanjutan Provinsi Bali bertempat di Mercure Resort Sanur Bali, Selasa, 26 April 2022. 

Sebelumnya, Sub Koordinator Unit Substansi Kesejahteraan Sosial Kadek Dwi Sutresna menjelaskan agar perencanaan pembangunan yang dihasilkan lebih berkualitas dan tepat sasaran guna pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan sesuai target pembangunan yang telah ditetapkan, diperlukan pembinaan dan pemantauan dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan. Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota perlu mendapatkan umpan balik dan pembelajaran dalam pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan serta memperoleh informasi yang memadai untuk menyusun atau memperbaharui kegiatan pendampingan dan pembinaan Kabupaten/Kota yang lebih efektif berdasarkan kemajuan dan kebutuhan Kabupaten/Kota.

Pembinaan dan pemantauan selama tiga hari ini merupakan bagian dalam tahapan perencanaan yang bertujuan untuk mengamati perkembangan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang akan timbul dalam pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan. Ini juga sebagai bahan dasar dan referensi dalam penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 di Provinsi Bali.

Hadir selaku narasumber Vivi Yulaswati, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan selaku Kepala Sekretariat Nasional SDGs dalam paparannya menyatakan sebanyak 124 target TPB/SDGs sudah terintegrasi dengan RPJMN 2020-2024 melalui tujuh agenda pembangunan. Ini merupakan salah satu wujud pengarusutamaan SDGs dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan.

Sementara Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana Kementerian PPN/Bappenas Rohmad Supriyadi menekankan, Transformasi Ekonomi Bali dan Local SDGs menjadi instrumen dan strategi yang memadai untuk mencapai Bali Era Baru. Untuk itu diharapkan Bappeda Provinsi agar lebih intensif dalam mensinergikan kebijakan nasional (RKP) dan daerah (RKPD) dan juga program-program Kementerian/ Lembaga, program-program Pemerintah Daerah, program-program dunia usaha, dan masyarakat untuk menjamin tercapainya sasaran Bali Era Baru berlandaskan Nilai Kearifan Lokal Sad Kerthi. Salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dekonsentrasi dari untuk mensinergikan dan mengintegrasikan upaya-upaya dalam perencanaan.