Ekonomi makro dan kebutuhan pendanaan atau investasi merupakan acuan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sehingga penyusunan Kerangka Ekonomi Makro menjadi sangat penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional ataupun daerah terutama yang tercermin dari indikator makro seperti angka pertumbuhan ekonomi, laju inflasi termasuk pertumbuhan sektoral seperti pertanian, industri, dan sebagainya. Hal ini disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Bali yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, I Made Satya Cadriantara saat membuka Bimbingan Teknis Kerangka Ekonomi Makro Daerah bertempat di Jayakarta Hotel and Resort Kuta, Selasa, 28 Februari 2023.

Lebih jauh dijelaskan, indikator makro yang ada dalam Kerangka Ekonomi Makro antara Pusat dan Daerah masih terdapat deviasi yang cukup besar dalam pelaksanaannya. Deviasi tersebut disebabkan antara lain adanya missing link metodologi penyusunan antara pusat dan daerah. Sebagian besar daerah belum melakukan penyusunan kerangka ekonomi makro, namun hanya menganalisis kondisi eksisting yang dijadikan landasan dalam menyusun arah kebijakan ekonomi daerah. Untuk itu perlu dilakukan penguatan perencanaan Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga antara Pusat dan Daerah memiliki framework yang sama dalam perhitungan Kerangka Ekonomi Makro.

Sebelumnya, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda, I Gede Putu Dama Suyasa selaku Ketua Panitia mengatakan, aspek penting dalam manajemen pembangunan, yaitu aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang saling mendukung satu dengan lainnya. Pada aspek perencanaan perlu dilakukan penguatan khususnya proses penyusunan perencanaan, kapasitas kelembagaan, ketersediaan serta kapasitas data dan statistik dalam proses perencanaan pembangunan untuk menyusun proyeksi perencanaan yang akurat dan realistis. Sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM khususnya SDM perencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota salah satu strateginya adalah dengan melaksanakan bimbingan teknis kerangka ekonomi makro daerah.  

Bimtek ini bertujuan melakukan koordinasi dan sinergi kebijakan antara kerangka ekonomi makro di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sehingga antara pusat dan daerah memiliki Framework yang sama Dalam perhitungan kerangka ekonomi makro. Perlu koordinasi data dan informasi serta metodologi di dalam penyusunan kerangka ekonomi makro pusat dan daerah. Dan yang penting meningkatkan kualitas sdm perencana dalam menganalisis dan merumuskan proyeksi kerangka ekonomi makro daerah sehingga kualitas dokumen perencanaan pembangunan di daerah dapat ditingkatkan.

Bimtek kerja sama antara Bappeda Provinsi Bali dengan Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas RI diikuti sebanyak 38 peserta terdiri dari unsur Bappeda Provinsi Bali, Bappeda kabupaten/kota se-Bali dan perwakilan dari BPS Provinsi Bali serta Bank Indonesia Provinsi Bali. Selaku narasumber dari Tim Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, BPS Provinsi Bali dan Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Bimtek berlangsung selama tiga hari bertempat di Hotel Jayakarta Bali Beach Resort and Spa Kuta.