BPK RI Apresiasi Gubernur Bali, Wayan Koster Lakukan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran dengan Baik 

Prof. Harry Azhar Azis Dorong Daerah Lain Studi Banding ke Bali Belajar Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dinilai telah menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel. Salah satu bukti keseriusan itu adalah capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diraih oleh Pemprov dan Kabupaten/Kota se-Bali. 

Keberhasilan itu menuai pujian dari Anggota VI Badan Pemeriksaan Keuangan RI, Prof. Harry Azhar Azis, MA, Ph.D, SCFA yang disampaikan pada acara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala BPK Perwakilan Bali di Ballroom The Trans Hotel, Senin (Soma Umanis, Medangkungan) tanggal 14 Juni 2021. Dalam acara Sertijab, dihadiri langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster serta Bupati/Walikota se-Bali, Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan pimpinan lembaga vertikal. 

Prof. Azhar Azis memberi gambaran terkait makin meningkatnya kesadaran Pemerintah Daerah maupun jajaran lembaga di Pusat terhadap pentingnya mewujudkan good governance dan akuntabilitas tata kelola keuangan. Kesadaran itu antara lain tercermin dari makin bertambahnya Pemerintah Daerah dan lembaga pusat yang berhasil meraih WTP. Saat ini, 86 Pemerintah Daerah dan 95 persen lembaga pusat telah berhasil meraih WTP atas laporan keuangan di unit kerja masing-masing. Kendati demikian, Saya mengingatkan bahwa WTP bukanlah segala-galanya. WTP adalah indikator compliance atau kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan maupun penggunaan azas-azas akuntansi termasuk azas accrual di dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara dan daerah. WTP hanya bagian dari standar dalam sebuah proses audit keuangan. Setelah capaian WTP, Pemerintah Daerah dan lembaga didorong untuk dapat mengelola setiap Rupiah untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Ada empat indikator peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu menurunnya angka kemiskinan, pegangguran dan gini rasio (kesenjangan) serta peningkatan Indek Pembangunan Manusia. 

Setelah WTP, 4 indikator itu yang mesti mendapat perhatian. Orientasi dalam pengelolaan keuangan negara adalah costnya 1, benefitnya harus lebih dari 1, itu yang disebut capaian maksimal. Berdasarkan data yang diperolehnya, Bali mampu mengendalikan empat indikator kesejahteraan masyarakat, sekalipun di tengah situasi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. 

Ini artinya trik dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran mampu dilakukan dengan baik. Untuk itu, Saya apresiasi kepiawaian Gubernur Bali, Wayan Koster yang sudah Saya kenal kinerjanya sejak duduk di DPR - RI. Melihat keberhasilan tersebut, Saya mendorong daerah lain melakukan studi banding ke Bali untuk belajar bagaimana proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. 

Gubernur Bali, Wayan Koster dalam sambutannya mengatakan peran BPK sangat penting sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan keuangan baik lembaga pusat maupun lembaga daerah, secara bebas dan mandiri. BPK adalah lembaga pemeriksa keuangan yang mempunyai kredibilitas dan berperan aktif mendorong tata kelola keuangan yang bersih, transfaran dan akuntabel. 

Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Pemprov Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali sangat merasakan kontribusi nyata dari BPK RI, sehingga tata kelola keuangan bisa makin disempurnakan. Hal itu terbukti dari capaian WTP yang telah berkali-kalli dicapai oleh Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dimana Pemprov Bali telah meraih WTP 8 kali berturut-turut sejak tahun 2013 hingga 2020.

Gubernur Bali sependapat dengan Prof. Azhar Azis, bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan daerah. Namun, WTP punya makna cukup strategis yaitu sebagai indikator akuntabilitas keuangan negara dan daerah yang menjadi pemacu dan pemicu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. 

Wayan Koster juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresasi kepada Dr. Drs. Sri Haryoso Sulianto, M.Si.CSFA yang mengakhiri masa tugas di Bali dan selanjutnya menjabat sebagai Pemeriksa Ahli Utama BPK RI. Bapak Haryoso Sulianto yang bertugas di Bali sejak 6 Juni 2018 adalah sosok yang sangat sederhana, rendah hati dan mengayomi, sehingga jajaran Pemerintah Daerah dapat bekerja dengan nyaman dalam penyempurnaan tata kelola keuangan. 

Gubernur Bali menyampaikan selamat bertugas kepada Kepala BPK Perwakilan Bali yang baru, Wahyu Priono, SE, MM.Ak.CA.CSFA. Gubernur Koster berharap, sinergi yang telah terbangun selama ini bisa makin ditingkatkan.