Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Provinsi Bali, Gede Suralaga membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 pada Selasa 10 Pebruari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan kualitas demokrasi di daerah melalui penyusunan data dan indikator yang akurat, objektif, dan partisipatif.

Dalam sambutannya, Gede Suralaga menyampaikan bahwa penyusunan IDI merupakan instrumen penting untuk mengukur perkembangan demokrasi di Provinsi Bali, mencakup aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, serta lembaga demokrasi. Melalui FGD ini, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan masukan yang konstruktif dan berbasis data.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna memastikan setiap indikator demokrasi dapat terukur secara komprehensif dan mencerminkan kondisi riil di lapangan. Hasil FGD ini nantinya akan menjadi bahan penting dalam penyusunan IDI 2025 sebagai dasar evaluasi sekaligus perumusan kebijakan strategis untuk penguatan demokrasi di Bali.

Kegiatan yang bertempat di Ruang Rapat Bung Karno, Gedung Bangsa Lantai II, Badan Kesbangpol Bali ini mengundang 20 peserta dari unsur Kepolisian, Perangkat Daerah, DPRD, AKademisi, Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Media serta Stake Holder terkait, untuk membahas 6 indikator yang memerlukan eksplorasi yang lebih mendalam.

Aspek Kebebasan membahas :

1. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara

2. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat;

3. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan;

4. Terjaminnya kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, berserikat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan.

Aspek Kesetaraan membahas : Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan.

Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi membahas : Pendidikan politik pada kader partai politik

Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 dikumpulkan dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu kuantitatif melalui review berita online dan dokumen, serta kualitatif melalui Focus Group Discussion (FGD). FGD merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melengkapi, mengkonfirmasi, dan meluruskan data yang bersumber dari tahapan sebelumnya serta menggali kejadian- kejadian yang terlewat dari amatan enumerator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).