DENPASAR - Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengingatkan pentingnya integrasi kebijakan dan penguatan sinergi Pemerintah Daerah di Kawasan Bali Nusra (Bali, NTB, dan NTT). Kebijakan tiap daerah diharapkan memiliki semangat saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Penekanan tersebut disampaikan dalam sambutannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Bank Indonesia Kawasan Bali Nusra di Ruang Tirta Gangga, Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, pada Selasa (30/7/2024).

Mengawali sambutannya, Sekda Dewa Indra mengingatkan historis tiga daerah yaitu Bali, NTB, dan NTT yang dulunya tergabung dalam satu kawasan yaitu Sunda Kecil. Dalam perkembangannya, tiga daerah bertetangga ini saling terkait dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor pariwisata. Sebagaimana diketahui, pesatnya perkembangan sektor pariwisata Bali berimbas positif bagi kawasan NTB dan NTT. Sebaliknya, keberadaan sirkuit internasional Mandalika juga berimbas bagi Daerah Bali manakala digelar kejuaraan MotoGP. "Waktu kejuaraan pertama digelar, sebagian besar penonton menginap di Bali," ujarnya.

Mengingat jejak historis dan kedekatan tiga daerah ini secara geografis, Sekda Dewa Indra mendukung langkah Bank Indonesia dalam mendorong pengembangan pariwisata inklusif di kawasan Bali Nusra. Hal ini sejalan dengan tema yang diusung dalam Rakorwil yaitu “Mendorong Digitalisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata yang Berkesinambungan dan Inklusif”. Ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bank Indonesia yang menginisiasi penyelenggaraan rapat koordinasi tiga wilayah ini.

Pada bagian lain, Sekda Dewa Indra juga mendukung penuh gerakan digitalisasi yang terus diupayakan oleh jajaran Bank Indonesia. "Kami di Bali juga sudah membangun kolaborasi dengan BPD dan sejauh ini gerakan digitalisasi berkembang progresif," cetusnya.

Masih dalam sambutannya, birokrat kelahiran Buleleng ini menyinggung pengembangan sektor pariwisata yang sempat terpuruk pada masa pandemi Covid-19 dan saat ini telah kembali pulih. Kebangkitan sektor pariwisata ini menurutnya tak terlepas dari andil berbagai komponen, termasuk kebijakan Bank Indonesia. Namun demikian, sejalan dengan pulihnya pariwisata pasca pandemi, belakangan bermunculan isu sensitif yang berkaitan dengan sektor ini. "Pertama ada isu over tourism, ini sudah menjadi diskursus di ruang publik," sebutnya. Isu lainnya yaitu makin meningkatnya kasus wisatawan nakal yang melanggar norma kesusilaan dan norma hukum. Selain itu, mencuat pula isu lingkungan karena persoalan sampah dan belum efektifnya program pungutan wisman. "Itu sederet isu yang mengemuka. Harus kita sikapi bersama dan selesaikan dengan baik," ucapnya. Sejatinya, Dewa Indra menambahkan, Pemprov Bali sudah punya regulasi terkait pembangunan pariwisata secara berkelanjutan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali. Hanya saja, regulasi itu belum diterapkan secara optimal karena situasi pandemi. "Nah, karena pandemi sudah berlalu, saatnya kita terapkan standar pembangunan pariwisata sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2020," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan pelaksanaan Rakorwil ke-3 setelah sebelumnya digelar pada akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024. Disebutkan olehnya, kegiatan ini bertujuan membangun sinergi dan koordinasi di level regional hingga nasional. Ia berharap, pelaksanaan Rakorwil yang melibatkan Kantor Perwakilan BI, jajaran birokrasi, dan pelaku pariwisata Bali, NTB, NTT ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di tiga wilayah.

Kegiatan Rakorwil juga menghadirkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, yang dalam arahannya menekankan pentingnya digitalisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menginformasikan bahwa saat ini BI tengah membangun literasi digital di seluruh pelosok sebagai upaya mendorong pembangunan sektor pariwisata. Oleh sebab itu, ia berharap Rakorwil Bali Nusra ini dapat merumuskan dan menghasilkan strategi yang bisa diterapkan dalam menghadapi tantangan di sektor pariwisata.

Pembukaan Rakorwil Bali Nusra ditandai dengan pemukulan gong oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dan Sekda Dewa Indra disaksikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja. Dalam kesempatan itu hadir pula Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Rustam Efendi, dan PJ Bupati Klungkung, I Nyoman Jendrika. Jendrika diundang pada kegiatan tersebut karena Klungkung berhasil dalam pengendalian inflasi dan meraih penghargaan nasional. Atas capaian ini, Klungkung menjadi satu-satunya kabupaten di Bali yang menerima insentif dari pemerintah pusat.