Rencana Pengelolaan DAS penting manfaatnya yaitu menjadi salah satu acuan, masukan, dan pertimbangan bagi rencana pembangunan sektor untuk menyusun program dan kegiatan lebih detail di wilayah DAS; menjadi salah satu bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan RPJP, RPJM, dan RKPD; dan sebagai instrumen pencapaian tujuan secara sistematik dan instrumen pertanggungjawaban pengelola sumber daya alam.

Hal ini terungkap saat Kepala Bappeda Provinsi Bali menerima kunjungan kerja Kepala Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Unda Anyar, Direktorat Jenderal PDASRH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bertempat di Ruang Rapat Sandat Bappeda Provinsi Bali, Selasa, 3 Oktober 2023. 

Kepala Balai Pengelolaan DAS Unda Anyar Tri Adi Wibisono menjelaskan, saat ini pihaknya memulai tahapan Penyusunan Pengelolaan DAS dan sekaligus menyusun pemetaan daerah rawan bencana dan selanjutnya dilakukan monitoringnya. Ditegaskannya, Daerah Aliran Sungai merupakan kewenangan provinsi, namun dalam perencanaan pengelolaannya merupakan salah satu tugas dan fungsi BPDAS. “Kewenangan DAS ada di provinsi namun kami bermaksud membuat perencanaan nya,” ucapnya.

Menanggapi hal itu Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra memberikan apresiasinya dan mendukung sepenuhnya rencana tersebut. Karena sesuai peraturan diamanatkan Rencana pengelolaan DAS disusun oleh tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk DAS yang mencakup lintas kabupaten/kota.