Denpasar – Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali mendorong penguatan pemahaman dan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di tingkat kabupaten/kota. Hal tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Piloting Project Pengukuran IDI Tingkat Kabupaten/Kota se-Bali dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Pemahaman IDI Provinsi Bali Tahun 2026, Kamis (24/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bung Karno, Gedung Bangsa Lantai II, dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) Badan Kesbangpol Provinsi Bali, I Made Artanegara, S.STP.,M.SI. mewakili Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali.

Pelaksanaan kegiatan menjadi bagian dari upaya menyamakan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap mekanisme pengukuran IDI, khususnya dalam pelaksanaan piloting project pengukuran di tingkat kabupaten/kota se-Bali.

Sejumlah unsur strategis hadir dalam kegiatan tersebut secara luring, mulai dari Forkopimda dan instansi vertikal, Polda Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, Pengadilan Tinggi Bali, Kodam IX/Udayana, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Kementerian Agama, perangkat daerah terkait, KPU, Bawaslu, pimpinan partai politik, hingga kalangan akademisi dari Universitas Udayana dan Universitas Warmadewa.

Turut hadir unsur Majelis Desa Adat (MDA), PHDI, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta organisasi kemasyarakatan dan LSM. Sementara itu, DPRD, Kesbangpol, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta BPS kabupaten/kota se-Bali mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom.

Tekankan Objektivitas Pengukuran

Dalam sesi diskusi, peserta membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan pengukuran IDI, termasuk pentingnya objektivitas dalam proses pengukuran serta pemahaman terhadap mekanisme piloting project yang dilaksanakan pada tahun 2026.

Diskusi berlangsung dinamis dan interaktif. Sejumlah peserta turut menyampaikan pertanyaan dan pandangan mengenai pelaksanaan pengukuran IDI serta peran masing-masing pemangku kepentingan dalam mendukung tersedianya data dan informasi yang diperlukan.

Pengukuran IDI tidak hanya menjadi bagian dari proses penyediaan data mengenai perkembangan demokrasi, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar prosesnya dapat berjalan secara objektif dan menggambarkan kondisi demokrasi secara lebih komprehensif.

Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga penyelenggara pemilu, instansi vertikal, aparat penegak hukum, akademisi, partai politik, organisasi kemasyarakatan, serta unsur masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pengukuran IDI di Bali.

Melalui sosialisasi dan bimtek ini, diharapkan terbangun pemahaman yang sama di antara seluruh pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan piloting project pengukuran IDI. Pemahaman tersebut selanjutnya diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pengukuran yang objektif, terukur, dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Kegiatan berlangsung lancar, tertib, dan interaktif. Forum tersebut sekaligus menjadi ruang koordinasi bagi berbagai pihak untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung peningkatan kualitas demokrasi di Provinsi Bali.