Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali mengambil langkah strategis dengan menginisiasi pembentukan Konsorsium Ekonomi Hijau Bali (KEH Bali).

Konsorsium ini merupakan platform kolaboratif pertama yang secara khusus dibentuk untuk memperkuat transformasi ekonomi hijau melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, pelaku usaha, startup, akademisi, dan lembaga lingkungan.

Pembentukan KEH Bali menunjukkan peran aktif Pemerintah Provinsi Bali dalam mempersiapkan pelaku usaha menghadapi perubahan pasar global yang semakin mengedepankan prinsip keberlanjutan.

Tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi Bali juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali ingin mengambil posisi sebagai fasilitator dan orkestrator yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu ekosistem ekonomi hijau.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali mengambil peran dalam membangun ruang kolaborasi yang mempertemukan pelaku usaha, koperasi, komunitas, akademisi, startup, dan sektor pariwisata dalam satu gerakan terpadu. Konsorsium Ekonomi Hijau Bali adalah wujud nyata dari komitmen tersebut,” ujarnya.

KEH Bali didirikan oleh lima lembaga strategis yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, yaitu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali sebagai sekretariat sekaligus penggerak utama, Godevi yang berfokus pada pengembangan desa dan ekonomi lokal, ZonaEBT sebagai penggerak energi baru terbarukan, WasteHub yang bergerak di bidang pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular, serta Koperasi Mitra Bhumi Lestari yang berfokus pada pemberdayaan anggota dan pengembangan usaha berbasis lingkungan.

Melalui KEH Bali, Pemerintah Provinsi Bali tidak hanya mendorong lahirnya usaha yang lebih ramah lingkungan, tetapi juga membangun sistem pendukung yang memungkinkan UMKM memperoleh akses pembiayaan hijau, sertifikasi keberlanjutan, teknologi energi terbarukan, pengelolaan sampah terintegrasi, serta perluasan pasar yang semakin mengutamakan produk berkelanjutan.

Salah satu pendiri Konsorsium Ekonomi Hijau Bali, I Putu Gatot Adiprana (Godevi), mengapresiasi langkah progresif Pemerintah Provinsi Bali yang berani mengambil peran kepemimpinan dalam agenda ekonomi hijau.

“Saat banyak daerah masih membahas ekonomi hijau sebagai konsep, Pemerintah Provinsi Bali sudah mengambil langkah konkret dengan membangun ekosistemnya. Ini menunjukkan komitmen dan keberanian Bali untuk menjadi pelopor transformasi ekonomi hijau di Indonesia,” ujar Gatot.

Sebagai implementasi awal dari konsorsium ini, Pemerintah Provinsi Bali juga meluncurkan TUMBUH Award 2026, sebuah program penghargaan dan akselerasi bagi pelaku usaha yang telah menerapkan prinsip bisnis hijau.

Program ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Provinsi Bali tidak hanya menyusun kebijakan, tetapi juga menghadirkan program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi UMKM dan pelaku usaha.

Melalui Konsorsium Ekonomi Hijau Bali dan TUMBUH Award, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan posisinya sebagai penggerak utama transformasi ekonomi daerah menuju ekonomi yang lebih hijau, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.