Tabanan (Bisnis Bali)

  Sektor pertanian di Kabupaten Tabanan kian merisaukan. Minimnya sumber daya manusia  (SDM) di sektor ini harus mengandalkan buruh panen dari Jawa. Hal tersebut akan mengurangi pendapatan yang diterima petani pada saat musim panen padi.

  Sekretaris Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) kabupaten Tabanan, Gusti Subagia disela-sela Seserahan Kegiatan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) kabupaten Tabanan, Senin (9/5) mengungkapkan, sekarang ini petani lokal di Tabanan ada kecendrungan semua proses mulai tanam hingga panen mengandalkan buruh dari luar (Jawa). Termasuk juga yang terjadi pada musim panen padi saat ini. “Sebagian besar petani di Tabanan saat ini bergantung pada buruh panen dari Jawa untuk bisa memanen padinya,”tuturnya.

  Menurut Subagia, kondisi tersebut terjadi karena menurut petani perhitungan antara luasan kepemilikan lahan yang serba terbatas dan hitung-hitungan biaya oprasional bila dikerjakan sendiri dari proses tanam hingga panen tidak sebanding dan bahkan petani bisa menuai risiko merugi. Menyikapi hal tersebut katanya, tidak sedikit petani yang akhirnya menggunakan jasa buruh tanam maupun panen Jawa untuk menutupi oprasional usaha tani. Sementara pemilik lahan atau petani hanya bersifat mengawasi dan lahan bekerja di sektor lain guna menutupi biaya usaha tani yang tidak sebanding itu . “Hitung-hitungannya yang ideal agar petani bisa untung dalam usaha pertanian  padi yakni, seorang petani selayaknya harus menguasai lahan seluas 3 hektar. Namun, yang terjadi saat ini hampir tidak ada petani yang memiliki luasan lahan seluas itu, paling hanya rata-rata 25 are per orang. Itu jelas sangat tidak efisien,”ujarnya.

  Lanjutnya, penguasaan lahan yang terbatas ini sekaligus membuat petani yang sebelumnya menjadikan petani sebagai mata pencarian utama kini malah memposisikan sebagai usaha sambilan. Sebab, banyak petani yang malah bergelut ke sektor pariwisata hingga tukang bangunan karena pertimbangan hasil yang di dapat lebih besar dan pasti.

  “Sejumlah petani berpikiran lebih baik mengeluarkan ongkos Rp 70 ribu per orang per hari untuk membayar buruh panen padi, karena hasil yang didapat bekerja di sektor lain bisa lebih besar dan pasti,”tandasnya.

  Sementara itu, Ketua KTNA Tabanan, I Nengah Mawan dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, pemerintah pusat mewacanakan untuk mengarahkan pembangunan pertanian secara umum pada peningkatan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama.

  Bercermin dari kondisi itu, maka pemerintah daerah hendaknya memfasilitasi dan memberdayakan lembaga pertanian yang ada di Kabupaten Tabanan saat ini . Itu sekaligus menjadi upaya yang efektif guna meningkatkan daya saing sekaligus nilai tawar produk pertanian lokal Tabanan, terlebih lagi dalam menghadapi perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini.

Sumber : Bisnis Bali