Denpasar - Pemprov Bali ditetapkan menjadi salah satu dari 13 Provinsi dengan indeks sistem merit dengan kategori ‘sangat baik’ dan ‘baik’. Hal itu tentu saja membanggakan dan semakin membuktikan komitmen Pemprov dalam   mengimplementasikan good governance.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, pada penyerahan Penetapan Tingkat Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, bertempat di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (2/3).

Ia mengatakan sistem merit menjadi dasar dalam pengelolaan ASN Provinsi Bali untuk mewujudkan pegawai yang melayani secara tulus, lurus, bersih, dan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna mewujudkan visi ”Nangun Sat Kerthi Loka Bali”  melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru terutama misi yang ke -22 yaitu ”Mengembangkan  sistem  tata  kelola  pemerintahan  daerah  yang  efektif  efisien,  terbuka,  transparan,  akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.” 

Tokoj Puri Ubud ini juga menambahkan Pemerintah Provinsi Bali sangat berkomitmen dalam menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Kami telah menetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 64 Tahun 2020 tentang Sistem Merit dalam Manajemen PNS Pemerintah Provinsi Bali. Dalam peraturan tersebut diatur dari proses perencanaan sampai pada proses pemberhentian. “Semua pejabat dan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Bali harus mampu menjabarkan program-program prioritas pembangunan dengan terus melakukan inovasi, serta memberikan pelayanan secara cepat, dan tepat. Pemerintah Provinsi Bali telah mampu mewujudkan Reformasi Birokrasi, melalui perubahan di bidang pelayanan kepegawaian dan mutasi pejabat. Dibidang Pelayanan kepagawaian, yang sebelumnya selalu terlambat, kini dapat diselesaikan tepat waktu bahkan sebelum periode waktunya melalui digitalisasi dalam pelayanan. Begitu juga mutasi pejabat, tidak ada lagi isu yang terdengar terjadinya transaksi untuk memperoleh sebuah jabatan,” jelasnya dalam acara yang turut juga dihadiri oleh Prof. Dr. Agus  Parmusinto, MDA, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Sri Hadiati Wara Kustriani, MDA, Komisioner KASN, Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa.

Dalam kesempatan wawancara, Wagub Cok Ace juga berharap ke depan bisa meningkatkan kinerja pencapaian hingga menjadi sangat baik. “Saya akan kerahkan segenap daya dan upaya dari Pemprov untuk terus menerapkan sistem merit, dan jika bisa akan kami tingkatkan terus kinerja demi mencapai good governance, tandasnya.

Sementara Komisioner KASN Sri Hadiati Wara Kustriani, mengatakan jika Pemprov Bali dan Kota Denpasar sudah menjalankan sistem merit dengan baik, dan itu harus mendapat apresiasi. Namun, tentu masih ada beberapa yang perlu diperbaiki, seperti penyempurnaan simpeg, menetapkan peraturan lebih lanjut terkait pengadaan ASN, melakukan evaluasi terhadap pegawai baru. Senada dengan Wagub Cok Ace dia juga berharap agar sistem merit di Pemprov Bali bisa ditingkatkan.

Sementara itu Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Prof. Dr. Agus  Parmusinto, MDA, mengapresiasi Pemprov Bali dan Kota Denpasar atas raihan nilai sistem merit. Ia berharap capaian ini bisa membantu negara khususnya Presiden Joko Widodo dalam menjalankan lima program prioritas, terutama di bidang giod governance. Ia juga berharap melalii sistem merit bisa menambah nilai kita di bisang birokrasi, terutama untuk kawasan regional. “Sistem ini diharapkan bisa menaikkan nilai kita dalam pengelolaan birokrasi yang bersih dan akuntable. Sehingga kita bisa menjadi terbaik di lingkunan ASEAN dalam pengelolaan birokrasi,” tandasnya.