Rabu 10 Mei 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali laksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2023, dengan tema "Sinergitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2023" bertempat di b Hotel Bali & Spa, dengan melibatkan Badan Kesbangpol se-Bali dan para stakeholder. kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol, Ngurah Wiryanata. "Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksankan tugas pembantuan sesuai bidang tugas, Kesbangpol juga memiliki peran strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaannya Pemilu Tahun 2024." hal inilah yang disampaikan oleh Wiryanata dalam sambutannya. 

Ketua KPU Provinis Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan,S.TP.,MP. mengingatkan bahwa Kesbangpol merupakan teliksandinya pimpinan daerah baik di tingkat Provinsi ataupun ditingkat Kabupaten, karena hanya Kesbangpol yang mempunyai akses mudah ke TNI, Kepolisian, KPU, Bawaslu dan stake holder lainnya. Lidartawan juga menyampaikan Kesbangpol sudah sering berkoordinasi dengan KPU dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilu. KPU juga telah mendorong pelibatan perempuan dalam semua kegiatan baik itu di TPS, PPS, bahkan pengamanan, untuk pelaksanaan Pemilu 2024 nanti.

Ketua PWI Bali, I GMB Dwikora Putra, membawakan materi "Pers Bebas Demokrasi Berkualitas" menyampaikan bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan menggunakan media cetak dan media elektronik, Pers juga berfungsi sebagai pilar demokrasi ke empat, setelah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, karena memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. sebagai mata, telinga dan mulut untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan, media Pers wajib mengungkapkan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dan segala bentuk kejahatan politik, dan mampu menangkal berita-nerita hoax yang banyak muncul di medsos.

kegiatan yang melibatkan 50 peserta ini, juga turut mengundang Komandan Korem 163/Wira Satya, Kepala Binda Bali, Dirintelkam Polda Bali, Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Bali, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Bali, beserta Kepala Bidang dan pelaksana pada Badan Kesbangpol Bali.