Melalui sinergi yang baik antara anggota TPID yaitu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Bulog Divre Bali, dan Bank Indonesia serta peran aktif masyarakat yang lebih bijak dalam berbelanja, TPID Provinsi Bali optimis dapat menjaga inflasi Provinsi Bali di sepanjang Tahun 2016 pada level rendah dan stabil sebesar 4 + 1% sehingga dapat mendukung pencapaian target inflasi Nasional.

High Level Meeting TPID Se-Provinsi Bali kembali digelar pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 bertempat di Praja Sabha, Kantor Gubernur Provinsi Bali dalam rangka menyusun strategi TPID dalam mengendalikan inflasi di Tahun 2016. Rapat dihadiri oleh Ketua/wakil Ketua TPID Provinsi Bali beserta jajaran TPID Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali. Pembahasan diawali arahan Wakil Gubernur Provinsi Bali, Ketut Sudikerta selaku Ketua TPID Provinsi Baliselanjutnya rapat dipimpin oleh Dewi Setyowati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali selaku Wakil Ketua TPID Provinsi Bali.

Berbagai langkah antisipatif telah dipersiapkan sehubungan dengan potensi gejolak harga akibat perayaan hari raya keagamaan seperti Galungan dan Kuningan (10 dan 20 Februari 2016), libur akhir pekan imlek (8 Februari 2016), perayaan Nyepi (9 Maret 2016), dan libur akhir pekan Isa Almasih (25 Maret 2016). Adapun langkah – langkah antisipasi ke depan untuk periode Triwulan I – 2016 adalah; (i) melakukan monitoring harga dan pelaksanaan sidak pasar. Pelaksanaan sidak di pasar dan gudang-gudang distributor dapat juga melibatkan unsur-unsur TPID termasuk BINDA dan Kepolisian, (ii) melakukan Pasar Murah menjelang hari – hari Raya Keagamaan tiga bulan kedepan, dan (iii) menyesuaikan jadwal tanam komoditas penyumbang inflasi yang sedikitnya mencakup beras, cabai merah besar, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih agar masa panen dapat disesuaikan dengan saat – saat terjadi kelangkaan sehingga harga dapat stabil.

Mengingat pentingnya perencanaan strategis pengendalian inflasi, dalam High Level Meeting ini telah disepakati beberapa langkah strategis antara lain;

1. Mematangkan dan mengimplementasikan roadmap pengendalian inflasi daerah sebagai suatu acuan program kerja pengendalian inflasi yang terstruktur dan terintegrasi (Pusat – Daerah) mengacu pada roadmap pengendalian inflasi yang telah disusun oleh TPID dan Pokjanas TPID 2015 – 2018. Implementasi roadmap ini diinisiasi dengan penandatanganan kesepakatan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Bali.
2. Pelaksanaan capacity building kontributor PIHPS Se-Provinsi Bali serta penguatan infrastruktur teknologi dan informasi berupa bantuan sejumlah 9 (sembilan) komputer untuk 9 (sembilan) Kabupaten/Kota sebagai upaya penguatan pengkinian kualitas data PIHPS Provinsi Bali “SiGapura”.
3. Penyelenggaraan sosialiasi dalam rangka implementasi UU No.19/2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, khususnya Asuransi Pertanian. Asuransi Pertanian dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim dan atau jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.
4. Penyusunan Neraca Bahan Makanan komoditas utama di Provinsi Bali.

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta sebagai upaya menahan kenaikan harga di Triwulan I - 2016, akan digelar kegiatan pasar murah dan operasi pasar pada berbagai titik strategis di kabupaten dan kota secara berkesinambungan melalui sinergi Perum Bulog Divre Bali, SKPD terkait dan Bank Indonesia. Serangkaian kegiatan pasar murah juga akan melibatkan peran distributor kebutuhan bahan pokok.

Dalam menjaga kestabilan harga beras, pelaksanaan pembagian Rastra (Beras Sejahtera) periode Januari 2016 oleh Perum Bulog Divre Bali akan direalisasikan pada minggu terakhir Januari 2016 sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan kenaikan harga beras di Provinsi Bali. Selain itu, guna menjaga pasokan untuk komoditas bawang merah dan cabai merah, TPID Kabupaten/Kota melalui Dinas Pertanian telah mempersiapkan lahan – lahan dan penanaman bawang dan cabai yang diperkirakan akan panen pada tiga bulan mendatang.

TPID Provinsi Bali juga telah meminta PT. Pertamina menjamin ketersediaan stok LPG baik 12 kg maupun 3 kg. Untuk menjaga kestabilan harga LPG, disamping membeli di pengecer, masyarakat dihimbau dapat membeli langsung pada SPBU dan retailer resmi LPG di berbagai daerah dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).