Denpasar (Antara Bali) - Provinsi Bali mengusung isu hambatan distribusi dari Jawa Timur ke Pulau Dewata dan perbaikan infrastruktur distribusi dalam Rapat Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakernas TPID) VII di Jakarta pada 4 Agustus 2016.

"Kami harap masalah itu ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh pemerintah pusat baik penyelesaian jangka pendek, menengah maupun jangka panjang," kata Wakil Ketua TPID Bali, Dewi Setyowati di Denpasar, Rabu.

Menurut dia, hambatan distribusi pada jalur penyeberangan Jawa Timur ke Bali melalui Ketapang-Gilimanuk karena terdapat perbedaan kelas jalan dan perbedaan penetapan batas toleransi kelebihan muatan antara Provinsi Jawa Timur dengan Bali.

Hal itu, lanjut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali itu, berdampak pada antrean truk yang masuk dari Jawa Timur ke Bali karena kelebihan muatan.

Isu kedua yakni menyangkut percepatan perbaikan Jembatan Tukadaya di Kabupaten Jembrana yang belum dapat diselesaikan.J jembatan itu berada di jalur utama distribusi barang dari Gilimanuk ke daerah Bali lainnya.

Perbaikan itu belum dapat dilaksanakan karena jembatan itu berada pada ruas jalan nasional yang merupakan kewenangan pusat.

Dewi lebih lanjut menjelaskan bahwa TPID Bali telah melakukan upaya pengendalian inflasi dengan menyasar tiga fokus yakni mengendalikan harga kebutuhan pokok yang rentan mengalami kenaikan (volatile food), mengantisipasi kenaikan harga karena pengaruh penetapan harga oleh pemerintah (Admistrative price) dan menerapkan ekspektasi masyarakat.

Pada tataran "volatile food" pihaknya telah melakukan pasar murah sebanyak 70 kali di seluruh Bali bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali, Bulog, Perusahaan Perdagangan Indonesia dan instansi terkait lainnya.

Bank Indonesia, kata dia, juga membina para petani di sejumlah daerah di Bali dengan menerapkan daerah percontohan penerapan sistem organik untuk komoditas padi, bawang merah dan cabai hingga pertanian di daerah perkotaan atau "urban farming" yang telah mencapai panen serentak.

Dari sisi "admistrative price", TPID Bali juga menjual elpiji ukuran tiga kilogram pada pasar murah dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14.500 mengingat harganya sempat melonjak hingga Rp20.000 per tabung.

Selain itu membuat brosur yang berisi nama-nama pangkalan elpiji dengan harga yang sesuai dengan HET yang ada di Denpasar.

Sementara itu untuk menerapkan ekspektasi masyarakat, salah satunya dengan membuat iklan layanan masyarakat agar bijak berbelanja dan "urban farming".

"Iklan tersebut adalah salah satu untuk mengendalikan inflasi sehingga masyarakat tahu melalui belanja bijak, ada TPID dan `urban farming` paling tidak persepsi masyarakat masih ada solusi," ucap Dewi.

Sumber : Antara Bali